Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu

LPSE  artinya :

-       unit kerja yang dibentuk di berbagai instansi dan pemerintah daerah untuk melayani Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Panitia/Pokja ULP Pengadaan yang akan melaksanakan pengadaan secara elektronik
. 

-       melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan. 

-       berada di bawah pengawasan LKPP cq Deputi Bidang Monitoring,  Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi. Unit yang melayani proses Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik.

Fungsi LPSE :
Mengelola sistem E'Procuremen, 

Fungsi ULP:

-  Adalah Unit organisasi Pemerintah yang berfungsi melaksanakan 

    Pengadaan Barang / Jasa di K/ L/ D/ I yang bersifat permanen,  dapat

      berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

-  Amanat Pembentukannya di pertegas pada Perpres 54 tahun 2010 

    pasal 14,  bahwa K/L/D/ I  di wajib kan memiliki ULP yang dapat 

    memberikan pelayanan / pembinaan di bidang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang di tetapkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pd tgl 06 Agustus 2010 Pasal 111 ayat (1) disebutkan “Gubernur/Bupati/Walikota membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik”. 

Unit LPSE Pememerintah Propinsi Sumut di-launching  pada tanggal 16 April 2009,  unit pelayanan ini berada di bawah kendali  Bagian Bina Usaha Jasa Biro Adm Pembangunan Setda Prov. Sumatera Utara.

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu telah menyikapi, sejak ; 

I.  TA.  2010 :  

Telah  menerbitkan Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 050/192/Pemb-II/2010 tanggal :  06 Oktober 2010 tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya personil LPSE Pemkab Labuhanbatu mengikuti Bimbingan Teknis di LPSE Pem Prov. SU kerjasama dengan LKPP- Jakarta.

​ II.  PADA TA.  2011 : 

Unit LPSE ini belum dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1.  Belum memadainya infrastruktur.

2. SDM yang belum terlatih secara optimal mengenai LPSE

3. Regulasi Peraturan Bupati tentang implementasi pelaksanaan belum ada.

APBD TA. 2011 ;

Belum semua SKPD Pemkab Labuhanbatu yang melaksanakan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan di Website Pemkab Labuhanbatu dan pengumuman di Portal Nasional ( LPSE Pem Prov. Sumut ) yang dimumumkan mulai pada bulan April 2011.

Dibentuk  Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) Kabupaten Labuhanbatu melalui Surat Keputusan Labuhanbatu Nomor 893/123/Pemb/2011 tanggal 06 Mei 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Labuhanbatu di pimpim oleh Kepala ULP Yaitu SUPRIONO, SSos, yang organisasinya melekat di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dengan jumlah 15 Personil Pegawai Negeri Sipil dari beberapa SKPD yang telah memiliki kompetensi Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang Jasa

ULP Kabupaten Labuhanbatu telah melaksanakan tugas pelelangan Pengadaan Barang Jasa  paket- paket pekerjaan SKPD, walaupun masih banyak sebahagian besar SKPD tetap melaksanakan pelelangan Barang / Jasa di Panitia Pengadaan masing-masing. 

Pada bulan Juni 2011 semua Personil ULP dan LPSE yang berkisar 23 orang, dipimpin oleh Kabag. Adm. pembangunan;  Ir. Suprapto bersama  Kadis Cipta Karya dan Tata Ruang ; Mahini Rizal, ST. melakukan studi banding dan pelatihan  di LPSE  dan ULP Pem. Prov. Jawa Barat selama 3 

( tiga ) hari.

Pada APBD Kab. Labuhanbatu - Tahun Anggaran 2012 ;

LPSE LABUHANBATU, alamat : Jl. WR. Supratman No. 48 Rantauprapat

ULP LABUHANBATU , alamat : Jl. Statistik No. 01 Rantauprapat

Bulan Januari s/d Pebruari seluruh SKPD melalui Admin LPSE Pemkab Labuhanbatu sudah melaksanakan  Pengumuman Rencana Umum Pengadaan di Website, papan pengumuman resmi dan Portal Nasional  ( LPSE Pem.Prov. Sumut ).

14 - 15 Maret 2012 ditugaskan 2 orang Personil Admin LPSE Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu kembali mengikuti Bimtek selama 2 hari di LPSE Pemprov SU yang bekerjasama dengan LKPP Jakarta.

Mempedomani Pasal 131 Peraturan Presiden RI No 54 Tahun 2010 ayat (1) disebutkan “K/L/D/I wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebahagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012” dan berdasarkan pengalaman pada TA. 2011 maka  dilakukan Revisi tentang regulasi peraturan/ ketentuan yang berlaku  tentang LPSE dan ULP Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, dengan di terbitkannya :  

1.    Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 06 Tahun 2012 tentang 

      Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten 

        Labuhanbatu,  tanggal 05 Maret 2012 .

2.  Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 05 Tahun 2012 tentang Susunan 

      Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten 

      Labuhanbatu,  tanggal 05  Maret  2012.

4.  Keputusan Bupati Labuhanbatu No 050/40/Pemb/2012 tentang 

        Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Bupati tentang ULP dan 

        LPSE

5.  Keputusan Bupati Labuhanbatu No 050/ 142/Pemb/2012

6.  Keputusan Bupati Labuhanbatu No 050/ 141/ Pemb/ 2012

ULP dan LPSE Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu  pada tahun 2012 telah di revisi kembali menjadi melekat di SKPD Setdakab Labuhanbatu  dan  infrastrukturnya telah dibawakan pada Tahun Anggaran 2012 ,  dengan demikian diharapkan Instruksi Presiden RI No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 yang menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) wajib melaksanakan 40 % dari belanja pengadaannya untuk dilelangkan melalui LPSE sendiri atau terdekat” diharapkan dapat dipenuhi.

Personil ULP Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2012  di pimpin oleh seorang Kepala yaitu :  ALI UNDANGAN, ST dengan jumlah 40 orang PNS yang direkrut dari semua SKPD yang telah memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa terdiri atas 8 Pokja.

LPSE Kapupaten Labuhanbatu Tahun 2012 di pimpin seorang Kepala yaitu :  IR. SUPRAPTO, selaku Kabag. Adm. Pembangunan merangkap tugas sebagai Plt. Asisten Ekonomi Kesra dan Pembangunan, dengan jumlah personil sebanyak 11 Orang PNS yang juga direkrut dari berbagai SKPD.

Pada tanggal 15 Mei 2012 secara resmi LPSE dan ULP Kabupaten Labuhanbatu di LAUNCHING / DI RESMIKAN  oleh Bupati Labuhanbatu dr. Tigor Panusunan Siregar, SpPD bersama Wakil Bupati Labuhanbatu SUHARI, SIP dan UNSUR MUSPIDA  di saksikan oleh LKPP Direktur Monitoring dan Evaluasi  IR. RIAD HOREM, DIPL.HE dan  Kepala LPSE Pemprov.SU / Kabiro Adm. Pembangunan IR. IBNU SRI HUTOMO, bertempat di Hall Room Seroja Hotel SUZUYA Rantauprapat.

Dengan adanya koreksi dan revisi di semua lini mekanisme perencanaan 

dan pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa di Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu di harapkan LPSE dan ULP Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu akan berbenah untuk lebih baik sehingga dapat melayani para Pengguna dan Penyedia secara profesional. Dengan harapan menuju terpenuhinya ULP yang Mandiri sebagaimana ketentuan yang di atur pada Pasal 130 Perpres 54/2010 bahwa Pemerintah Daerah wajib membentuk ULP paling lambat pada TA. 2014.

Demikianlah tadi beberapa penerangan mengenai LPSE.Semoga mendapat ilmu yang baik supaya kita tidak buta dengan pemerintahan.<int/labuhanbatu.go.id>

Baca juga :

Anda suka dengan postingan kami ? Daftarkan langsung Email Anda di bawah ini untuk mendapatkan update artikel lainnya dari Tentang Ranto Gratis loh !.