Sejarah Rantauprapat

1. Sebelum Penjajahan Belanda
Sebelum penjajahan kaum Belanda ke Indonesia, Pemerintahan Labuhan Batu bersifat monarki.Monarki sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos (satu) dan archein (pemerintahan).Makna monarki berarti sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa.
Dimana masa jabatannya bersifat sepanjang hayat penguasa tersebut.

Kepala pemerintahan disebut Sultan atau Raja yang dibantu oleh seseorang yang memiliki gelar Bendahara Paduka Sri Maharaja dan memiliki tugas sebagai Kepala Pemerintahan sehari-hari.

Kesultanan/Kerajaan yang terdapat di wilayah Kabupaten Labuhanbatu pada saat itu terdiri dari 4 (empat) kesultanan yang berbeda, yaitu :

1. Kesultanan Kota Pinang yang berkedudukan di Kota Pinang.
2. Kesultanan Bilah yang berkedudukan di Negeri Lama.
3. Kesultanan Panai yang berkedudukan di Labuhan Bilik.
4. Kesultanan Kualuh yang berkedudukan di Tanjung Pasir.

Ditambah satu lagi "Half-bestuur" yaitu Kerajaan Kampung Raja yang berkedudukan di Tanjung Medan.

2. Pada zaman penjajahan Belanda
Tidak diketahui pasti kapan Belanda masuk ke Labuhan Batu, dari berbagai keterangan yang berlaku, diperoleh keterangan bahwa Belanda masuk ke Labuhan Batu sekitar tahun 1825-1826.Namun ada pula beberapa keterangan yang mengatakan bahwa kedatangan pihak Belanda ke Labuhan Batu setelah selesai Perang Paderin, yaitu sekitar tahun 1831.

Pada tahun 1862, Kesatuan Angkatan Laut Belanda yang berada dibawah kepemimpinan “Bevel Hebee” datang ke kampung Labuhan Batu (tepat di Hulu Kota Labuhan Bilik) melalui sungai Barumun.Di kampung Labuhan Batu tersebut, Belanda membangun tempat pendaratan berbahan batu dan beton.Lama-kelamaan tempat tersebut berkembang menjadi tempat pendaratan/persinggahan kapal-kapal dagang yang kemudian menjadi sebuah kampung yang lebih besar.Karena kampung tersebut menjadi tempat pelabuhan setiap kapal-kapal yang lewat, maka namanya menjadi “Pelabuhan Batu”.Akhirnya nama Pelabuhan Batu ini dipersingkat sebutannya dengan masyarakat sekitar menjadi “Labuhan Batu”.Kemudian nama itu melekat dan ditetapkan menjadi sebuah nama wilayah Labuhan Batu.

Dalam perkembangan selanjutnya, Pemerintahan Kolonial Belanda secara yuridis formal menetapkan Gouverment Bisluit Nomor 2 Tahun 1867 yang tertanggal pada 30 September 1867 tentang pembentukan Afdeling Asahan yang meliputi 3 Onder Afdeling yaitu:

1. Onder Afdeling Labuhanbatu dengan Ibukota Kampung Labuhanbatu.
2. Onder Afdeling Batu Bara dengan Ibukota Labuhan Ruku.
3. Onder Afdeling Asahan dengan Ibu Kota Tanjung Balai. 

3. Pada zaman Penjajahan Jepang
Pada tanggal 3 Maret 1942, kumpulan besar tentara Dai Nippon (Jepang) mendarat di Perupuk (Tanjung Tiram).Dari Perupuk, kumpulan tentara Jepang tersebut bergerak ke Tanjung Balai dan selanjutnya masuk ke wilayah Labuhan Batu untuk memberontak dan merebut Kota Rantauprapat.

Pada masa penjajahan Jepang tersebut, sistem Pemerintahan Hindia Belanda kemudian dilanjutkan dengan Sistem Pemerintahan Zelf Bestuur dan kekuasaan Sultan/Raja yang berlangsung.Untuk mengatur segala kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sultan/Raja, Pemerintah Jepang membentuk Fuku Bunsyuco.Disamping itu, istilah-istilah Pimpinan Tingkatan Pemerintahan yang berlaku diganti bahasanya dari Bahasa Belanda ke Bahasa Jepang.

4. Setelah Proklamasi 
Pada tanggal 2 Oktober 1945, Mr.Teuku Muhammad Hasan dingakat menjadi Gubernur di Sumatera.Pada tanggal 3 Oktober 1945, Gubernur Sumatera mengabarkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang pada saat itu hanya dihadiri oleh utusan atau wakil-wakil daerah.

Setelah sampai di daerah masing-masing, utusan daerah tersebut mengadakan pertemuan dengan para pemuka masyarakat dalam rangka membentuk Komite Nasional Daerah (KND).

Pada tanggal 16 Oktober 1945, diadakan rapat pada malam hari yang bertempat di rumah dinas Kepala PLN Rantauprapat.Setelah keputusan rapat tersebut, diresmikanlah  tanggal 17 Oktober 1945 pembentukan Komite Nasional Daerah Labuhan Batu.Dalam rapat tersebut, ditetapkan bahwa ketua Komite tersebut adalah Abdul Rahman yang sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan.

Setelah terbentuknya Komite Nasional Daerah Labuhan Batu (KND), maka berakhirlah Pemerintahan Swapraja di Labuhan Batu.Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintahan kemudian diambil alih oleh Komite Nasional Daerah Labuhan Batu (KND).Dengan Demikian, pada tanggal 17 Oktober 1945 secara resmi telah dibentuk sebuah Pemerintahan di Kabupaten Labuhan Batu.

Tepat tanggal 26 Juni 1946, Dewan Kepresidenan Sumatera Timur menetapkan untuk mengangkat 6 orang Bupati dalam 6 Kabupaten di Sumatera Timur.Salah satu diantaranya adalah Gause Gautama, Pimpinan Taman Siswa Kisaran yang diangkat menjadi Bupati di Kabupaten Labuhan Batu.

Ketetapan tersebut selanjutnya ditangguhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera pada tanggal 26 Juni 1946.Ketetapan tersebut pun berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 1946.Dengan demikian, istilah sebutan "Bupati" mulai digunakan sejak tanggal 1 Juli 1946 tepat di 6 Kabupaten di Sumatera Timur yang termasuk salah satunya adalah Labuhan Batu.Adapun daftar nama-nama Bupati Labuhan Batu sejak tanggal 17 Oktober 1945 sampai sekarang adalah  sebagai berikut:
 

1. Abdul Rahman (Ketua KND atau Kepala Pemerintahan. masa jabatan:17 Oktober 1945-30 Juni 1946)
2. Gause Gautama                             (1946 –1947)
3. Syahbuddin Siregar                        (1947-1948)
4. Djamaluddin Tambunan                  (1948-1951)
5. Abdul Wahid ER                              (1951-1954)
6. Ibnu Saadan                                    (1954-1956)
7. T. Badja Purba                                (1956-1958)
8. Fachruddin Nasution                       (1958-1959)
9. Yahya Yakub                                   (1959-1961)
10. H. Idris Hasibuan                             (1961-1966)
11. H. Iwan Maksum                              (1966-1974)
12. H. Asrol Adam                                  (1974-1979)
13. H. Djalaluddin Pane                         (1979-1984)
14. Abdul Manan                                    (1984-1989)
15. H. Ali Hanafiah                                  (1989-1994)
16. Drs. H.B. Ispensyah Rambe             (1994-1999)
17. Drs. HR. Hadisiswoyo Al Haj (Pj)      (1999-2000)
18. H.T. Milwan                                       (2000-2005)
19. Syaparuddin, SH (Pj)                        (2005)
20. HT. Milwan                                        (2005 - 2009)
21. Dr. H. Tigor Panusunan Siregar        (2009-2015)
22. H.Pangonal Harahap, SE, M.Si         (2015-sekarang)

Baca juga :

Anda suka dengan postingan kami ? Daftarkan langsung Email Anda di bawah ini untuk mendapatkan update artikel lainnya dari Tentang Ranto Gratis loh !.